Percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Polri Polda Jateng

Latar Belakang :

  1. Bahwa sesuai Peraturan tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), maka Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang wajib melaksanakan pengelolaan BMN berupa tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan ;
  2. Dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan BMN Polri dan  implementasi dari Peraturan tentang Pengelolaan BMN  khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 dan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dengan Staf Sarana dan Prasarana (Ssarpras) Polri, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Polri, terutama percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara Polri,
  3. Sebagai mana kita ketahui bahwa saat ini penetapan status penggunaan BMN di seluruh satker jajaran Polda Jateng masih sangat minim,  yang telah ditindak lanjuti dengan diawali dengan sosialisasi oleh Staf PKN-SI DJKN Kementerian Keuangan RI yang didampingi Staf Sarpras Polri, kemudian dilanjutkan dengan advokasi dan asistensi ke seluruh satker jajaran Polda Jateng secara bertahap, untuk tahap awal adalah BMN berupa Tanah dan/atau bangunan dengan nilai di atas Rp. 2,5 Milyar, yang harus diajukan oleh Assarpras Kapolri atas nama Kapolri, kepada DJKN Kementerian keuangan RI, untuk mendapat penetapan oleh DJKN.
  4. untuk tahap berikutnya adalah pengajuan PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp. 1 Milyar – Rp 2,5 Milyar, yang harus diajukan oleh Kapolda atas nama Kapolri, kepada Kanwil IX DJKN Semarang,
  5. untuk tahap selanjutnya nilainya s/d Rp 1 Milyar

Dasar :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK/06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  2. Kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dengan Assarpras Kapolri Nomor : PRJ-03/KN/2012 dan Nomor : B/22/III/2012, tanggal 8 Maret 2012 tentang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara;
  3. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/491/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kapolri kepada Assarpras Kapolri dan para Kapolda untuk dan atas nama Kapolri mengusulkan dan menandatangani Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara di lingkungan Polri;
  4. Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : ST/638/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang pemberitahuan teknis pelaksanaan kegiatan advokasi dan asistensi percepatan PSP BMN Polri terutama BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai di atas Rp 2,5 Milyar.

Jadi sekarang kita masih pada tahap awal dulu yaitu PSP untuk BMN berupa Tanah dan/atau bangunan dengan nilai di atas Rp. 2,5 Milyar, yang harus diajukan oleh Assarpras Kapolri atas nama Kapolri, kepada DJKN Kementerian Keuangan RI di Jakarta, untuk mendapat penetapan oleh DJKN Kementerian Keuangan RI di Jakarta

 

About these ads

Posted on April 1, 2013, in Informasi Lainnya. Bookmark the permalink. 4 Komentar.

  1. MAS BROW PUNYAKU DAH TAK KIRIMM
    YANG DIATAS 2.5 CM TANAH YANG BANGUNAN DIATAS 2.5 NIHIL

  2. mohon ijiuntuk penetapan status selain tanah dan bangunan ( kendaraan bermotor ) yang sedang diajukan penghapusanya apakah bisa diajukan juga ndaan ?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: