TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN (PENETAPAN STATUS), PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA (Bag Info)

Dalam hal ini Bag Info Sarpras dalam tata cara pengolahan BMN yang dikedepankan adalah Subbag Fasjas memberikan petunjuk dan arahan tentang tata cara penghapusan, pemanfaatan, penetapan status dan pemindah tanganan sesuai dengan Peratuaran Menteri Keungan Nomor : 96 / PMK.06 / 2007

Pemanfaatan Aset dilingkungan Polri dengan cara Sewa :
Dokumen/berkas dibuat rangkap tiga (3X) guna pengiriman Mabes,KPKN/DJKN,ROSARPRAS  

1. Surat Pengantar permohonan penghapusan gedung ( Surat Biasa ).
2. SK / Surat Perintah ( Sprin Pembentukan Panitia Pencelaan ) harus Asli Cap basah. ( untuk panitia ganjil )
3. Berita Acara Pencelaan ( Hasil dari Panitia Pencelaan dalam membuat pencelaan Bangunan/Tanah ) format dapat diunduh disini
4. Daftar Rincian BMN yang diusulkan sewa format dapat diunduh Disini
5. Foto Copy SK Pendelegasian Wewenang (Skep Kapolri No.Pol.: SKEP/348/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008)  Skep dapat diunduh disini
6. Foto copy KIB, Daftar Barang / Laporan Semesteran Intrakomptable SIMAK ( dicap )
7. Foto copy bukti kepemilikan sertifikat/(IMB kalo ada)
8. Surat kerterangan NJOP
9. Data transaksi sebanding/sejenis dalam satu wilayah ( contohnya : tarif sewa pada umumnya di lingkungan sekitar wilayah sewa ) format bebes tertanda tangan dari orang yang ditanya.
10. Data Calon Penyewa, besaran nilai sewa dan jangka waktu sewa disini
11. Foto obyek sewa dan Peta lokasi yang akan disewa
12. Surat Pernyataan Kesanggupan dari penyewa tentang besaran nilai sewa yang akan sanggup dibayar setiap tahun disini

Penghapusan dilingkungan Polri 

Penghapusan BMN dibedakan menjadi dua yaitu Tanah & Bangunan dan Selain Tanah & Bangunan, untuk persyaratan penghapusan tentunya dibedakan menjadi dua Persyaratan Penghapusan Bangunan Dan Persyaratan Penghapusan Selain Bangunan Sebagai berikut :

Penghapusan Banguna:
Dokumen/berkas dibuat rangkap tiga (3X) guna pengiriman Mabes,KPKN/DJKN,ROSARPRAS 

1. Surat Pengantar permohonan penghapusan gedung ( Surat Biasa ).
2. SK / Surat Perintah ( Sprin Pembentukan Panitia Pencelaan ) harus Asli Cap basah. ( untuk panitia ganjil )
3. Berita Acara Pencelaan ( Hasil dari Panitia Pencelaan dalam membuat pencelaan Bangunan ) format dapat diunduh disini
4. Daftar Rincian BMN yang diusulkan Hapus format dapat diunduh disini
5. Foto Copy SK Pendelegasian Wewenang (Skep Kapolri No.Pol.: SKEP/348/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008)  Skep dapat diunduh disini
6. Foto Copy KIB, Daftar Barang / Laporan Semesteran Intrakomptable SIMAK ( dicap )
7. Laporan Kondisi Barang (dari aplikasi SIMAK BMN)
8. Laporan Penghentian Penggunaan (dari aplikasi SIMAK BMN)
9. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak nilai limit, bermeterai  format dapat diunduh disini
10. Surat Pernyataan dari Kementerian/ Lembaga/Satker bahwa BMN tidak digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi format dapat diunduh disini 
11. Foto Copy Dokumen Anggaran Bangunan Pengganti (DIPA tahun berjalan)
12. Asli Surat perhitungan dari KINTARU ( PU/Cipta Karya )
13. NJOP/Surat Keterangan NJOP dari Kantor Pajak
14. Foto Obyek bangunan dari semua arah (depan,belakang,kanan,kiri,dalam)
15. Surat tanda bukti kepemilikan Tanah  ( Jika ada )
16. Soffcopy Daftar Barang, Lampiran Berita Acara Tim/Komisi, Foto Obyek (CD)

Penghapusan Ranmor:  
Dokumen/berkas dibuat rangkap tiga (3X) guna pengiriman Mabes,KPKN/DJKN,ROSARPRAS 

1. 1. Surat Pengantar permohonan penghapusan gedung ( Surat Biasa ).
2. SK / Surat Perintah ( Sprin Pembentukan Panitia Pencelaan ) harus Asli Cap basah. ( untuk panitia ganjil )
3. Berita Acara Pencelaan ( Hasil dari Panitia Pencelaan dalam membuat pencelaan Bangunan ) format dapat diunduh BA , LAMPIRAN BA RANMOR
4. ( Penulisan NOKA dan NOSIN harus sesuai dengan Cek fisik karena berpengaruh pada Kep Kapolri yang turun ) Daftar Rincian BMN yang diusulkan Hapus format dapat diunduh disini
5.  Foto Copy SK Pendelegasian Wewenang (Skep Kapolri No.Pol.: SKEP/348/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008)  Skep dapat diunduh disini
6. Foto Copy KIB, Daftar Barang / Laporan Semesteran Intrakomptable ( dari Aplikasi SIMAK BMN)
7. Laporan Kondisi Barang (dari aplikasi SIMAK BMN)
8. Laporan Penghentian Penggunaan (dari aplikasi SIMAK BMN)
9. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak nilai limit, bermeterai  format dapat diunduh disini
10. Surat Pernyataan dari Kementerian/ Lembaga/Satker bahwa BMN tidak digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi format dapat diunduh disini 
11. Surat Pernyataan tidak akan meminta anggaran untuk barang pengganti atas barang yang dijual format dapat diunduh disini
12. Asli Surat Keteranagan Hasil Pengujian Kbm. dari Dishub Kominfo setempat
13. Asli Surat Keterangan Data Nilai jual Kbm dari UP3AD (Samsat)
14. Foto Kendaraan dari semua arah, stir/jok dan mesin, Foto Copy STNKD dan Cek Fisik
15. Soffcopy Daftar Barang, Lampiran Berita Acara Tim/Komisi, Foto Obyek (CD)

Catatan : Berkas disusun perkendaraan untuk urutan ( Hasil pengujian dari Dishub,KIB,STNKD,Cek Fisik,Foto )

Penetapan Status penggunaan BMN :
Dokumen/berkas dibuat rangkap tiga (3X) guna pengiriman Mabes,KPKN/DJKN,ROSARPRAS 

SEBELUM MENGAJUKAN BACA DULU PETUNJUK TEKNIS

Syarat syarat penetapan :

1. Surat / Nota Dinas Permohonan Pentapan status pengantar
2. Daftar barang yang diusulkan dengan format :
    –  Format barang selain tanah dan bangunan ( format ranmor ) dapat di unduh disini
–  Format barang Tanah dan Bangunan dapat di unduh disini

–  Untuk barang Alasintor ( Meja/Kursi/AC/Komputer,dll ), Alsus format dapat koordinasikan dengan KPKNL stempat ( karena setiap KPKNL setempat membuat kebijakan sendiri )
3. LEGALISIR fotocopy dokumen kepemilikan contohnya :
–  Fotocopy BPKB yang dilegalisir Kesatuan pemilik jika tidak memiliki dapat diganti dengan Surat Pernyataan dapat di unduh disini
–  Fotocopy STNKD yang dilegalisir Kesatuan pemilik
–  Fotocopy SERTIFIKAT TANAH yang dilegalisir BPN setempat jika memiliki ( untuk setatus tanah yang            dalam proses pelimpahan kepemilikan / belum jelas tidak usah diusulkan )
–  Fotocopy  IMB yang dilegalisir Kesatuan pemilik jika tidak memiliki dapat diganti dengan Surat Pernyataan dapat di unduh disini
–  Fotocopy HIBAH yang dilegalisir Kesatuan pemilik
4. Fotocopy KIB / DIR / DIL  wajib di Cap basah
5. Soft Copy daftar barang yang diusulkan ( CD ) wajib ( dikarenakan untuk mempermudah proses pengeditan penetapan status )
6. Perhatian sesuai dengan Skep Kapolri No.Pol : Skep / 348 / VIII / 2008 tentang Pelimpahan wewenang Kapolri Ke Kapolda : materi yang dilimpahkan usulan penetapan status penggunaan BMN berdasarkan nilai perolehan ( maka dalam daftar barang yang di ajukan sudah digolongkan sesuai nilai perolehan seperti didalam Skep kapolri )

catatan : disarankan untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan instansi KPKNL agar dikoordinasikan terlebih dahulu karena setiap KPKNL mempunyai kebijakan masing-masing

 

PemanfaatanSewa Aset BMN Tanah/Banguna:
Dokumen/berkas dibuat rangkap tiga (3X) guna pengiriman Mabes,KPKN/DJKN,ROSARPRAS 

1. Surat Pengantar permohonan penghapusan gedung ( Surat Biasa ).
2. SK / Surat Perintah ( Sprin Pembentukan Panitia Pencelaan ) harus Asli Cap basah. ( untuk panitia ganjil )
3. Berita Acara Pencelaan ( Hasil dari Panitia Pencelaan dalam membuat pencelaan Bangunan ) format dapat diunduh disini
4. Daftar Rincian BMN yang diusulkan Hapus format dapat diunduh disini
5. Foto Copy SK Pendelegasian Wewenang (Skep Kapolri No.Pol.: SK EP/348/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008)  Skep dapat diunduh disini
6. Foto Copy KIB / Laporan Semesteran Intrakomptable SIMAK ( dicap )
7. Surat Keterangan NJOP tanah dan/atau bangunan dari kantor Pajak
8. Foto Obyek sewa dan denah peta lokasi /luas yang akan disewa, nilai perolehan
9. Data Transaksi sebanding ( contohnya :Survei lapangan dan surat pernyataan bahwa nilai sewa disekirat obyek sewa bertarif berapa
10. Surat Pernyataan Minat yang berisikan Data calon penyewa dan jangka waktu sewa yang dinginkan
11. Surat Pernyataan kesanggupan dari penyewa tetang besaran nilai sewa yang akan dibayar setiap tahun
12. Bukti kepemilikan Fotocopy Sertifikat tanah obyek sewa

Posted on Januari 17, 2012, in Informasi Lainnya. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. mohon ijin tanya komendan dr polres klaten
    yg dimaksud kurang legalisir itu yang bagaimana???
    terimakasih

    • mohon ijin pak/mas yang dimaksud legalisir pada dokumen penetapan satus penggunaan adalah dokumen yang dicap dan diberi tanggal oleh departemen/istansi yang mengeluarkan co: sertifikat tanah minta legalisirnya pada BPN setempat,IMB bangunan minta legalisirnya pada Dinas Pengawasan Pembangunan Kota di Wilayah Kota tempat bangunan tersebut didirikan untuk BA hibah dan STNK dinas dilegalisir dikasatuan masing-masing.dari penjelasan saya masih ada yang kurang jelas Pak/mas Andhika

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: